Sejak dilaunching tahun 2007 oleh Presiden SBY,
PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan perang terhadap korupsi. Sebagai program
pemberdayaan, korupsi menjadi ancaman serius terhadap pemberiaan BLM (Bantuan
Langsung Masyarakat). Belajar dari kegagalan program lain, PNPM Mandiri
Perdesaan menyadari bahwa titik kritis korupsi selain pada kesadaran pelaku,
juga pengawasan yang melekat.

Pemberian BLM langsung kepada masyarakat (bukan
melalui birokrasi), menjadi terobosan penting. Potensi korupsi di sebagian
birokrasi lebih terkendali. Sebaliknya, masyarakat terlibat aktif dalam
pengelolaan dan pengawasan BLM. Dengan prinsip transparansi, Perangkat Desa,
TPK, Kaum perempuan, pemerintah kecamatan, bahkan RTM (Rumah Tangga
Miskin)  terlibat aktif. Sebab, pada
dasarnya tidak ada yang ditutup-tutupi.
Penyelenggaraan musyawarah sosialisasi di tingkat
kabupaten, kecamatan, desa hingga dusun, disusul dengan perencanaan
partisipatif melibatkan berbagai pihak, menjadi sistem penggerak keterbukaan
informasi. Penggunaan media seperti papan informasi, buletin, laporan, website
mendukung hal tersebut.
Banyak pihak mengaku, jika tingkat transparansi di
PNPM Mandiri Perdesaan jauh lebih baik. Adanya pengawasan melekat dari
Fasilitator, birokrasi, dan yang terpenting oleh Masyarakat menentukan kondisi
tersebut. Masyarakat dipersilahkan mengadu secara langsung. Kalaupun takut,
boleh mengadu melalui SMS, email dan media lain yang akan ditindaklanjuti.
Pun demikian, bukan berarti korupsi tidak terjadi.
Sebagai bagian dari hukum alam, korupsi terhadap uang tetap menggoda banyak
pihak. Termasuk para pelaku yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola
keuangan BLM. Pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di tingkat kecamatan,
sebagai salah satu jenis pelaku yang beberapa tahun terakhir diketahui banyak
terlibat korupsi.
Pemberian dana bergulir melalui program SPP (Simpan
Pinjam Khusus Perempuan), ataupun UEP (Usaha Ekonomi Produktif), harus diakui
menjadi salah satu titik yang rentan korupsi. Pengelolaan uang yang dengan
sistem gulir-setor, menjadikan sebagian pelaku tak kuat iman sehingga nekat
melakukan tindak korupsi.
Dengan berbagai dalih seperti kebutuhan ekonomi,
penggandaan uang/investasi, lifestyle sampai dengan permufakatan jahat (korupsi
berjamaah), membuat masyarakat terugikan. Berdasar audit BPKP, di Jawa Barat
tidak kurang dari Rp. 5,4 milyar uang BLM telah disalahgunakan. Tak salah bila
pendekatan hukum menjadi alternatif setelah upaya non-litigasi (musyawarah
mufakat) tidak membuahkan hasil.
Dipenjarakannya dua Pengurus UPK Panjalu-Ciamis
menyusul vonis 4 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Bandung menjadi
bukti keseriusan PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan masyarakat terhadap
tindak pidana korupsi. Beberapa tahun silam, seorang pengurus UPK Darangdan
Purwakarta harus rela mendekam di balik jeruji penjara selama 15 tahun setelah
terbukti menggelapkan uang BLM sekitar Rp.550 juta.
Keseriusan PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan
masyarakat dalam memberantas korupsi juga diwujudkan melalui dorongan
penyidikan dua kasus Korupsi yaitu di UPK Malangbong-Garut dan
Taraju-Tasikmalaya. Saat ini, pengurusnya telah menjadi terdakwa di Pengadilan
Tipikor Bandung. Khusus Taraju telah mendapat tuntutan 3,6 tahun penjara
subsider 1 tahun 9 bulan.
Begitu halnya dengan kasus korupsi pengurus UPK
Caringin tahun 2011 lalu. Kegigihan PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan
masyarakat telah membuahkan titik terang. Sebagaimana janji Kejari Cibadak,
diperkirakan awal Agustus mendatang sudah ada tersangka. Hal ini menyusul
pemeriksaan puluhan saksi oleh Kejari.
Di lokasi lain, juga tengah berlangsung
penyelidikan oleh aparat hukum. Contohnya kasus korupsi pengurus UPK Sukanagara
yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Cianjur. Begitu juga kasus korupsi
di UPK Gegesik yang tengah ditangani oleh Kejari Cirebon. Semua itu membuktikan
keseriusan PNPM Mandiri Perdesaan dalam membela hak masyarakat (BLM) yang
terampas.
Pada dasarnya, tindakan hukum diatas sebagai
konsekuensi gagalnya mediasi melalui pendekatan non-litigasi. Banyak pelaku korupsi
di PNPM Mandiri Perdesaan yang kooperatif mengembalikan dana yang
disalahgunakannya seperti di Cikakak Sukabumi, Sukaresmi Cianjur dan lain
sebagainya. Namun tak sedikit pula yang membandel, bahkan membantah/melawan
meski terbukti secara sah.
Pelibatan aparat hukum sebagai solusi strategis
untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Sebab, penegakan hukum menjamin
tegaknya keadilan. Harapan selanjutnya, terjadi edukasi secara massif di tengah
masyarakat sehingga ikut memerangi upaya korupsi pelaku/oknum.
Dari berbagai kasus terbukti bahwa PNPM Mandiri
Perdesaan dengan inisiasi pembentukan TP2 (Tim Penyehat Pinjaman), TPM (Tim
Penanganan Masalah), Tim Advokasi Hukum, menjadi sarana strategis masyarakat
dalam mempraktekan peperangan terhadap korupsi. PNPM Mandiri Perdesaan juga
menyebarluaskan gerakan CBM (Community Based Monitoring) sebagai edukasi sosial
terhadap masyarakat lapis bawah agar peduli terhadap kegiatan pembangunan yang
mungkin rentan korupsi.
Tak heran apabila sebagian masyarakat desa lokasi
PNPM Mandiri Perdesaan saat ini telah terampil dalam mengajukan pertanyaan atau
pernyataan hukum, bahkan tindakan hukum (advokasi). Semua itu sebagai hasil
pemberdayaan kritis. Bukan hanya jalur-jalur penanganan masalah, tetapi kaidah
dan konsep hukum pun telah mereka kuasai.
Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa PNPM Mandiri
Perdesaan dengan slogan tegasnya terkait Anti Korupsi, benar-benar dapat
dilaksanakan meskipun pelajaranannya tidak sederhana. Harus dilihat tegas bahwa
penyelesaian non-litigasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tindak pidana
korupsi oknum di PNPM Mandiri Perdesaan juga cukup berhasil.
Begitupun, penanganan jalur hukum (litigasi) yang
tak lepas dari kehendak masyarakat itu sendiri dalam memilih jalur penyelesaian
yang dirasa efektif. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa sejak awal dan sampai
kapanpun PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan masyarakat akan memerangi
terhadap tindak pidana korupsi.

Sumber Berita : pnpm-jabar.org